SINTANG – Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny menerima audinesi masyarakat yang diadvokasi oleh Satria Borneo Raya (Saber), Senin 28 April 2025.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Sintang Kantor Bupati Sintang tersebut, dihadiri juga oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Harysinto Linoh, Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Sintang Gunardi Sudarmono serta sejumlah masyarakat di wilayah kerja PT Sinar Dinamika Kapuas (SDK).
Dikesempatan itu, Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny mengapresiasi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.
“Saya juga menyilakan Saber dan rombongan yang hadir untuk menyampaikan aspirasinya. Agar waktu lebih efektif, saya minta agar penyampaiannya dilakukan secara rinci dan tidak ada pengulangan,” ujarnya.
Ketua Saber, Agustinus menyampaikan bahwa audiensi dilakukan untuk menindaklanjuti permasalahan terkait masalah lahan masyarakat dengan PT SDK. Beberapa tahun masyarakat menyerahkan lahan, tapi ada yang belum dapat kompensasi secara utuh. Kompensasi yang mereka teruma hanya sekitar 5 persen atau 10 persen saja.
“Selain itu ada indikasi perusahaan bekerja beberapa tahun tidak punya Hak Guna Usaha atau HGU,” klaimnya.
Ketua harian Saber yang juga tim legal sekaligus Humas, Heryanto Gani menyampaikan bahwa permasalahan itu berawal tahun 1995, saat itu masyarakat menyerahkan lahan pada Lyman Group.
“Pola yg dijanjikan sewa 25 tahun, lalu karena pola dijanjikan 8:2 mereka berduyun-duyun menyerahkan lahan. Namun pada tahun 2006, tiba masyarakat menerima dana, tapi bingung dananya apa, dari Lyman Group mereka (masyarakat-red) hanya menandatangani kertas saja, tapi tidak tahu apa isinya. Saat itu ada indikasi informasi tidak bisa didapatkan,” jelasnya.
“Yang jadi pertanyaan hingga saat ini, dari tanah yang sudah diserahkan 200-an hektar, masyarakat hanya menerima kompensasi sekitar 5 persen saja. Makanya masyarakat memberi kuasa pada kami untuk memperjuangkan hal ini. Kami ingin ini jadi perhatian pemerintah agar masyarakat mendapatkan haknya,” harapnya.
