SINTANG – Adanya sejumlah oknum kepala desa dan perangkatnya yang tersandung masalah hukum karena menyalahgunakan dana desa, jadi perhatian serius pemerintah. Apalagi tak jarang penyelewengan itu menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
Oleh karena itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Sintang, Yasser Arafat mengingatkan semua kepala desa di Bumi Senentang agar berhati-hati mengelola keuangan desa.
“Hati-hati mengelola keuangan desa. Kemudian jangan ragu-ragu untuk berkoordinasi atau berkonsultasi dengan kami di kabupaten jika ada hal-hal yang tidak diketahui atau merasa ragu,” kata Yasser Arafat.
Ia menegaskan, pihaknya di kabupaten baik itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa maupun Inspektorat selalu terbuka untuk menerima konsultasi aparatur desa. Supaya, aparatur desa tidak salah langkah dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan keuangan desa.
“Jadi silakan hubungan kami kapan saja. Kami selalu terbuka untuk memberikan masukan. Konsultasi itu penting, jangan sampai salah kelola keuangan desa, jika itu terjadi tentu ada implikasinya,” ujar Yasser.
Untuk memberikan pemahanan dalam pengelolaan keuangan desa, kata Yasser, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa juga memberikan pendampingan-pendampingan ke aparatur desa, termasuk dengan memberikan pelatihan atau bimbingan teknis.
“Kemudian di tahun 2025 nanti akan diterapkan CMS atau cash managemen system. Lalu nanti ada pembentukan Peraturan Bupati (Perbup) terkait pelimpahan wewenang kepada camat untuk mengantisipasi agar pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan tertib,” katanya.
